SariAgri - Kartu Tani menjadi salah satu terobosan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian (Kementan). Kartu ini berfungsi sebagai kartu subsidi dan bisa digunakan untuk menebus pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi.
Realitanya, program Kartu Tani ini mengalami sejumlah kendala di lapangan. Seperti yang terjadi Kabupaten Cirebon pada bulan Januari 2021 misalnya.
Petani di Kecamatan Panguragan, misalnya, terpaksa menebus pupuk subsidi secara manual karena Kartu Tani tidak aktif. Mereka harus membawa identitas resmi dan surat rekomendasi dari instansi terkait.
Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Suranenggala. Petani di sana menebus pupuk subsidi secara manual, dengan mengisi form registrasi yang telah disediakan di kios pengecer resmi.
Salah satu pemilik kios pengecer resmi pupuk subsidi di Kecamatan Suranenggala, bernama Nurlaela (25) mengaku kecewa lantaran banyaknya Kartu Tani milik petani yang tidak aktif.
Sebab, bila petani ingin menebus pupuk subsidi secara manual, maka dia harus memeriksa satu persatu data petani tersebut di sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
"Banyak yang tidak aktif. Nambah kerjaan dua kali. Kita harus cek satu persatu petani yang mau nebus manual itu terdaftar enggak di e-RDKK," kata Nurlaela kepada SariAgri, Jumat malam (30/4).
Jumlah Kartu Tani yang tidak aktif di Kecamatan Suranenggala, sambungnya, sangatlah banyak. Pihaknya mencatat, selama bulan Maret 2021 saja, pengambilan pupuk subsidi yang menggunakan cara manual mencapai 17,3 ton. Sedangkan untuk pengambilan memakai Kartu Tani hanya 3,7 ton.
"Yang ambil manual ini jumlahnya sangat banyak. Bulan kemarin sampai 17,3 ton. Kalau pakai Kartu Tani kan 3,7 ton," ujarnya.
Sementara itu, menanggapi adanya masalah tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyampaikan, pihaknya akan kembali melihat kefektifan program Kartu Tani yang masih berjalan hingga sekarang. Dia tak menampik bila Kartu Tani ini memiliki sejumlah masalah yang harus dibenahi.
"Kemungkinan Kartu Tani kita akan lihat lagi efektifnya seperti apa. Sebenarnya Kartu Tani dibutuhkan hanya agar pupuk itu betul-betul petani yang dapat," jelasnya.
Gunakan teknologi baru
Syahrul mengatakan, permasalahan teknis pada program Kartu Tani ini sudah dikaji. Pihaknya memastikan bakal memperbaiki tata kelolanya, apakah program tersebut bisa berjalan efektif atau tidak.
"Itu sudah selesai teknisnya. Kita akan perbaiki tata kelolanya," ucap Syahrul.
Syahrul mengatakan, masalah Kartu Tani ini cukup menghambat penyaluran pupuk subsidi di sejumlah daerah. Rencananya, penggunaan teknologi baru akan dicoba untuk mengatasi kendala tersebut.
"Karena ini cukup menghambat (penyaluran pupuk subsidi). Kita coba tata ulang," ungkapnya.
"Salah satu yang kita pikirkan cuma pakai geometriks. Tapi ini belum, kita baru carikan caranya. Orang cuma difoto, keluar ini layak didapat atau tidak, ada dalam daftar atau tidak, kita coba dengan teknologi yang baru," ucap dia.
Video terkait: